wakil ketua komisi ii dpr ri abdul hakam naja memandang perlu banyak pembatasan pengeluaran dana pemilihan kepala daerah di agama perundangan untuk mengantisipasi ekses negatif dari penyelenggaraan pilkada.
selama ini, belum ada pengaturan filter pegeluaran dana pilkada, seperti dana kampanye, promo dalam media, atribut, serta sebagainya, tutur abdul hakam naja pada dialog mencegah penghamburan biaya negara selama gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
pembicara lainnya di dialog tersebut merupakan direktur fasilitas kepala daerah, dprd, serta hubungan antar-lembaga kemendagri dodi riatmadji serta pakar hukum tata negara margarito kamis.
menurut hakam naja, belum keberadaan ajaran pembatasan pegeluaran dana kampanye sering mencari penyelenggaraan pilkada menjadi jor-joran juga munculnya praktik politik uang.
jika calon kepala daerah yang telah menganggarkan banyak dana juga lalu kalah, tetapi belum siap mental untuk kalah, sering bisa memicu munculnya aksi anarkis dari kaum pendukungnya, katanya.
Baca Juga: Jam Tangan Murah - Jual Jam Tangan Online - Jual Jam Tangan Online - Jam Tangan Murah
oleh karena tersebut, tutur hakam naja, di pembahasan ruu pilkada, dpr ri dan pemerintah akan merumuskan agama filter pengeluaran dana pilkada sehingga penyelenggaraannya merupakan lebih proporsional.
aturan filter tersebut, menurut dia, dapat dengan beberapa pendekatan, semisal banyaknya jumlah masyarakat pada sebuah daerah ataupun luasnya wilayah geografis suatu daerah.
persoalannya kondisi setiap daerah dalam indonesia berbeda-beda, bagus luas juga jenis geografis, persentasi warga, maupun skill memperolah pad (penghasilan seorang daerah), sehingga dibutuhkan kajian, katanya.
pada kesempatan tersebut, ketua panitia kerja ruu pilkada ini menambahkan, sumber dana penyelenggaraan pilkada serta mesti diatur secara gamblang apakah semuanya dari apbn, semuanya dibandingkan apbd, ataupun kombinasi daripada apbn dan apbd.
di pihak lain, papar dia, sumbangan dana untuk penyelenggaraan pilkada, menarik daripada lembaga maupun perorangan, dan relatif cukup besar.
namun, sumbangan dana supaya pilkada ini sudah diatur batas maksimalnya walaupun pelaporannya dan kadang-kadang belum gamblang, katanya.
hakam mengemukakan kiranya pembatasan pengeluaran dana pilkada tersebut amat penting karena agar memelihara keadilan kepada berbagai pasangan kepala daerah dan ingin bertarung. demikian juga, pengaturan frekuensi beriklan pada televisi.
selama ini, hanya pasangan calon dan mengakibatkan banyak uang, dan bisa sering promosi di televisi, koran, media elektronik, ujarnya.